Erdogan, Gulen dan Turki Pasca Kudeta

Oleh: Muhammad Zulifan

(Peneliti, Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam – UI)
Sekilas Sejarah Turki Modern

Turki adalah bagian penting dari puzzle sejarah kegemilangan peradaban Islam. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang kemudian menjadi Istanbul, adalah saksi sejarah akan kebesaran Turki Utsmani. Selama 6 abad (1299 -1924 M) Turki Utsmani mendominasi peradaban dunia serta disegani bangsa Eropa. Wilayahnya membentang dari Afrika Utara, Jazirah Arab, Balkan hingga Asia Tengah. Hal ini yang membuat sebagian umat Islam terlarut dalam romantisme sejarah Kekhalifahan Turki Utsmani.

Pengaruh Turki Utsmani meluas hingga Nusantara. Bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan hubungan Kekhalifahan Turki Ustmani dengan kerjaan di Tanah Jawa. Menurut Sri Sultan, Sultan Turki Utsmani meresmikan Kesultanan Demak pada tahun 1479 sebagai perwakilan resmi Khalifah Utsmani di tanah Jawa. Sultan Turki juga mengukuhkan Raden Fatah sebagai khalifatullah di Jawa.

Pada Juli 1914 Perang Dunia I pecah. Kekuatan Eropa terbagi ke dalam dua kubu: Sekutu, terutama terdiri dari Inggris, Perancis dan Rusia, versus Blok Sentral – Jerman dan Austria-Hungaria. Kekhalifahan Ottoman segera bergabung ke pihak Jerman. Hal itu salah satunya disebabkan karena Turki sadar akan ambisi Sekutu yang berusaha untuk mengontrol semua wilayah Ottoman, termasuk wilayah Arab Suriah, Mesopotamia, Saudi, Mesir dan Afrika Utara.

Setelah Perang Dunia I pada tahun 1918, dengan kekalahan Blok Sentral yang didukung oleh Turki, Imperium Turki Usmani mengalami masa kemunduran. Satu persatu wilayah kekuasaan yang jauh dari pusat membebaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani. Bahkan lebih buruk lagi negara-negara sekutu berupaya membagi-bagi wilayah kekuasaan Turki untuk dijadikan negara koloni mereka melalui Perjanjian Sykes-Picot (1916).

Diplomat Mark Sykes atas nama Inggris dan François Georges-Picot untuk Perancis, membagi tanah Arab bekas daerah kekuasaan Turki Utsmani menjadi dua wilayah pengaruh: area untuk Perancis ( termasuk Suriah dan Lebanon), serta Area untuk Inggris (termasuk Irak, Yordan dan Palestina). Di wilayah tersebut, Inggris dan Prancis yang akan diizinkan untuk membangun pemerintah langsung atau tidak langsung atau kontrol atas wilayah.

Perjanjian Sykes-Picot menjadi dasar dari mandat PBB setelah perang berakhir, dan membantu menentukan batas-batas masa depan negara bangsa (nation state) Arab yang tetap berada di bawah pemerintahan kolonial Inggris atau Prancis, yang pada gilirannya menjadi faktor utama di balik munculnya kediktatoran militer di tahun 1950-an dan 1960-an.

Ketika Turki dalam keadaan krisis dalam Perang Dunia I (The sick old man), muncullah tokoh Mustafa Kemal Attaturk (1881-1938). Pada tahun 1919-1923 terjadi revolusi Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal. Pada 3 Maret 1924 ia memproklamasikan Republik Turki Merdeka di atas puing-puing reruntuhan kekhalifahan Turki Usmani. Mustafa Kemal Attaturk secara resmi menghapus Khilafah di bumi Turki setelah setahun sebelumnya mendeklarasikan perubahan Turki menjadi berbentuk Republik.

Mustafa Kemal kemudian menetapkan ideologi Negara menganut paham sekularisme. Atas dasar ideologi Negara ini, ia menghapus jabatan kekhalifahan; mengganti hukum-hukum Islam; menutup beberapa Mesjid dan Madrasah; mengubah adzan ke dalam bahasa Turki; melarang pendidikan agama di sekolah umum; hingga melarang jilbab bagi kaum wanita.
Kemunculan Erdogan dan AKP

Kemunculan partai Islam di Turki tidak bisa dilepaskan dari sosok kunci Necmekin Erbakan, pimpinan Partai Refah. Dari sanalah sosok Erdogan memulai karir politiknya. Di kemudian hari Recep Tayyip Erdogan bersama Abdullah Gul pada tanggal 14 Agustus tahun 2001 mendirikan Partai AKP (Adalalet ve Kalkinma Partisi), akibat berselisih pandangan dari guru mereka, Erbakan. Erdogan keluar dari pandangan kaku partai Islam dan merumuskan partai baru dengan semanagat Islam yang inklusif.

Waktulah kemudian yang membuktikan siapa yang tepat dalam melangkah. Erdogan dan AKP mampu membuat sejarah baru kebangktan Islam di Turki, dengan memenangi Pemilu. Sedang Partai Refah tidak lolos ke Parlemen, meski sebelumnya Erbakan berhasil menjai Perdana Menteri hingga dikudeta militer. Sejak pemilu tahun 2002 AKP memenangkan pemilu parlemen secara mayoritas (34 persen). Keberhasilan tersebut bertahan hingga pemilu 2007 (47 persen), pemilu 2011 (49,85 persen atau 326 kursi), serta Pemilu 2015 lalu (49,38).

Selama lebih dari satu dekade AKP memimpin Turki, terjadi perubahan signifikan. Dari pendapatan perkapita yang hanya sebesar 3.000 dolar AS, menjadi 11.000 dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Turki rata-rata pertahun mencapai di atas 6 persen lebih, menurunnya inflasi di bawah dua digit serta surplus perdagangan luar negeri Turki yang terus meningkat. Turki menjelma menjadi kekuatan keempat ekonomi di Eropa.

AKP membuktikan bahwa Islam dan sekuler tidak harus dipertentangkan. Pada akhirnya, pilihan rakyat akan didasarkan atas kinerja dan prestasi. Meski, hal itu tidak mengurangi antusiasme AKP untuk menerapkan nilai-nilai Islam, termasuk dibebaskan semua pelajar, mahasiswa, dan pegawai untuk menggunakan jilbab. Ambisi Erdogan kini adalah mengubah sistem parlementer menjadi presidensial agar kekuasannya lebih efektif mengontrol Turki.

Lebih lanjut Turki di bawah AKP menjadi basis pertemuan seluruh kekuatan-kekuatan Islam untuk menyamakan visi dan membangun kerjasama antar Gerakan. Sebuah poin lebih dibanding negara lain di dunia Arab. Kekuatan Islam di seluruh dunia dapat melakukan pertemuan di Istanbul Turki.
Pecah Kongsi Erdogan-Gulen

Banyak yang bertanya, mengapa Erdogan dengan mudahnya menyalahkan Gulen sebagai dalang kudeta? Padahal dulu, AKP berkoalisi dengan Gulen dan sukses memenangkan pemilu 2002, termasuk membendung kudeta Ergenekon dan Bolyus yang dikendalikan kelompok sekuler pada 2004. Erdogan menggunakan pengaruh Gulenis di lembaga kejaksaan dan intelejen kepolisian untuk mengungkap rencana kudeta kelompok sekuler. Hubungan harmonis Erdogan-Gulen di kemudian hari berakhir pada tahun 2010.

Secara sederhana, gerakan Gulen dapat diibaratkan seperti Ormas Islam di Indonesia namun tidak hanya bergerak dalam bidang sosial, mereka memiliki jaringan luas di berbagai lini negara (militer, kepolisian, kejaksaan dan birokrasi). Bahkan, jaringan mereka tersebar hingga ke Luar Negeri dengan kader-kader yang tunduk pada satu komando. Sayangnya, gerakan yang bersifat rahasia itu kini tidak bisa bekerjasama dengan Erdogan sebagai pemegang tampuk kekuasaan negara Turki. Dengan kata lain, eksistensi nation state Turki terancam oleh gerakan transnasional Gulenis.

Gerakan ini bermula saat Fethullah Gulen pada tahun 70-an mencanangkan visi generasi emas (ışık evi). Disebarlah para pemuda didikan Gulen ke seluruh lini negara termasuk militer dan kepolisian. Gulen memimpikan para pengikutnya menjadi para pemimpin masa depan melalui penetrasi kelembagaan negara dan birokrasi pemerintah. Di kemudian hari, gerakan ini kemudian lebih popular dengan kata Hizmet.

Seiring perjalanan waktu, gerakan Hizmet menjadi gerakan besar tidak hanya di Turki, tapi menyebar ke manca negara dengan aset ribuan sekolah sekolah di Turki maupun di luar negeri seperti di Indonesia.

Generasi awal ışık evi pada era 80-an mulai masuk dalam birokrasi pemerintahan, baik di peradilan, kepolisian, dan termasuk militer. Kemudian di dalam pemerintahan Erdogan, mereka menjadi lapis pertama dan kedua dalam jajaran birokrasi pemerintah.

Berkaca dari para pelaku kudeta 15 Juli 2016 kemarin, sebagaimana diungkap Kadri Gursel dalam al-Monitor (22/7), sebanyak 124 Jenderal dari 358 Jenderal yang dimiliki angkatan bersenjata Turki ditahan pemerintah atau sebanyak 35 persen perwira tinggi dalam tubuh angkatan bersenjata. Dari jumlah itu, 83-nya berpangkat brigadir jenderal dan laksamana muda.

Artinya, para pelaku kudeta kebanyakan adalah para perwira tinggi lapis kedua yang didominasi generasi ışık evi, yang dipromosikan Erdogan pasca sukses menyingkirkan para jenderal sekuler dalam operasi anti kudeta Bolyus dan Ergenekon tahun 2004 silam. Mereka adalah para perwira militer didikan Gulen yang masuk dinas kemiliteran pada tahun 80-90-an.

Pada Desember 2013, terjadi operasi anti suap kejaksaan dan kepolisian sebagai upaya kudeta terhadap pemerintahan Erdogan yang dilakukan oleh jaringan Gulen. Operasi ini menarget para pejabat dan orang-orang dekat Erdogan. Operasi tersebut akhirnya dapat digagalkan dan menjadi sebab puncak keretakan hubungan Erdogan-Gulen.

Inilah korelasi tuduhan Erdogan menurut Gursel, soal keterlibatan Fethullah Gulen dalam kudeta berdarah kemarin. Mereka ini adalah prajurit yang berada di luar komando dan menerima perintah dari tokoh di luar hierarki militer yakni Gulen yang berada di Pennsylvania, AS.


Jejak Gulen di Kudeta Turki 15 Juli

Bila kebanyakan pengamat menilai Gulen sebagai tokoh agama yang tanpa masalah, maka hal itu tidak sepenuhnya benar. Pengamat Politik di Turki, Ezgi Basaran di laman Hurriyetdaily (28/7) mengungkap banyak keterlibatan Gulen dalam berbagai kegiatan melanggar hukum termasuk percobaan kudeta, diantaranya; Pertama, Gerakan Gulen memiliki jaringan para pejabat tinggi di birokrasi sipil, kejaksaan dan aparat keamanan yang bekerja dalam jaringan rahasia mereka. Para pengikutnya di birokrasi sipil, kejaksaan, kepolisian dan di militer lebih loyal kepada perintah Gulen ketimbang institusi dimana mereka bekerja.

Kedua, Kasus Bolyus 2010. Dalam kasus ini, para perwira militer, anggota parlemen oposisi, dan jurnalis dituduh merencanakan kudeta berdarah kepada pemerintahan AKP. Kemudian dibuktikan bahwa kasus tersebut dibuat berdasar bukti yang direkayasa dan yang merekayasa bukti-bukti tersebut adalah para Gulenis di kepolisian. Semua terdakwa dibebaskan dan Presiden Recep Tayyip Erdogan kemudian mengakui bahwa ia mendapatkan informasi yang salah dari para pengikut Gulen.

Ketiga, gerakan Gulen adalah salah satu kekuatan utama yang merusak proses damai Turki dan suku Kurdi. Serangan pertama Gulenis adalah penangkapan massal hampir 8000 aktivis Kurdi (walikota, akademisi dan jurnalis) pada 2009 yang dikenal dengan operasi penangkapan KCK (Partai Uni Komunis Kurdi). Politisi Kurdi membenarkan bahwa “otak dibalik penangkapan besar-besaran ini elemen gerakan Gulen di kepolisian dan kejaksaan. Infromasi gerakan Gulen berada di balik operasi ini juga dibenarkan pemerintah AKP. “Benar, gerakan Gulen yang memprakarsai operasi ini,” tutur wakil sekretaris Ketertiban dan Keamanan Publik, Muhammed Dervisoğlu. Serangan kedua, pembocoran catatan pembicaraan Oslo, antara Kepala Intelejen MIT Hakan Fidan dengan pemberontak PKK. Hanya Gulenis didalam aparatur keamanan yang memiliki kemampuan mengakses materi-materi rahasia dan mereka pula yang membongkarnya.

Keempat, upaya menahan paksa Fidan dan beberapa mantan direktur organisasi ini pada 7 Februari 2012 karena negosiasi tersebut. Upaya ini didukung Gulenis dalam insitusi kejaksaan. Tuduhan bahwa kudeta dipimpin para jenderal Gulenis berdasar bukti riil yang diabaikan beberapa tahun yang lalu. Ahmet Zeki Üçok, jaksa militer melakukan investigasi menyeluruh atas Gulenis di tubuh militer pada 2009. Ia lalu menemukan jaringan rahasia besar dalam tubuh militer. Banyak anggota organisasi rahasia beserta nama-namanya. Namun ia tidak dapat menyelesaikan investigasinya karena keburu ditahan atas tuduhan menyiksa para tahanan dan terlibat dalam plot kudeta Bolyus.

Ia lalu dipenjarakan selama 5 tahun. Ketika diwawancarai Ahmat Hakan April lalu, ia menyatakan bahwa dirinya tahu para anggota Gulenis di militer nama demi nama. Kemudian setelah kudeta gagal, dia menegaskan bahwa nama-nama yang terlibat kudeta sama persis dengan daftar nama-nama dalam penyelidikan sebelumnya.

Masih menurut Ezgi Basaran, merujuk kepada pesawat F16 yang mengebom gedung Parlemen, ia menyebut nama pensiunan kolonel dalam catatan pengadilan; ”Kita sekarang kuat kita punya F-16, F-4 yang akan terbang dengan satu perintah dari Fethullah Gülen.” Temuan Üçok ini didukung oleh banyak prajurit yang melawan percobaan kudeta dan para korban kasus Sledgehammer atau Bolyus.

Terakhir, semua partai politik baik AKP, CHP, MHP dan HDP bersepakat bahwa kudeta 15 Juli dikendalikan para prajurit Gulenis. Pengakuan para pelaku kudeta semakin memperkuat dakwaan tersebut. Ajudan Kepala Staff Angkatan Bersenjata Hulusi Akar mengakui keterkaitan tersebut dan menjelaskan bagaimana dia menyadap Kastaf sebelumnya Necdet Ozel. Testimoni Akar juga menjelaskan bahwa salah satu otak kudeta adalah Mayor Jenderal Hakam Evrim. Evrim mengajak Akar untuk mendukung kudeta dan memberi tahu bahwa dia dapat mengatur hubungan telpon dengan Gulen, yang dia sebut sebagai “pemimpin intelektual,” pada malam kudeta.

Dengan fakta-fakta di atas, Ezgi Basaran menyimpulkan bahwa banyak orang salah persepsi saat berpikir bahwa Gulen adalah tokoh dan ulama yang cinta damai. Para pengikutnya di militer telah melakukan kampanye teror pada kudeta 15 Juli dan jelas terdapat peran langsung Gulen disana.
Erdogan yang Otoriter atau Barat yang Hipokrit?

Bersikap tegas atau dikudeta, mungkin itu adalah pilihan sulit bagi erdogan saat ini. Namun the winner takes it all. Pasca kudeta 15 Juli, Erdogan menutup lebih dari 2.000 lembaga terkait Gulen di seluruh negeri. Sebanyak 35 lembaga kesehatan dan organisasi serta 1.043 lembaga pendidikan swasta, organisasi, asrama, dan hostel ditutup karena memiliki hubungan dengan Feto. Terdapat 1.229 yayasan dan asosiasi, 19 serikat, federasi dan konfederasi dan 15 sekolah dasar juga ditutup. Langkah-langkah tersebut diambil di bawah status darurat negara selama tiga bulan yang diumumkan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Bumi hangus jaringan Gulen juga merambah hingga ke Indonesia. Melalui Kedutaan Besar nya di Indonesia, Turki meminta pemerintah lakukan penutupan sekolah-sekolah terkait Jaringan Gulen. Dalam rilisnya (28/7), Kedubes Turki menyatakan pemerintah Turki saat ini sedang melakukan upaya-upaya yang perlu untuk menghukum sebagian orang yang terlibat kudeta. Fethullah Gulen telah ditetapkan sebagai dalang di balik kudeta Turki. Pemerintah Turki meminta Pemerintah RI konsen terhadap sekolah-sekolah jaringan Gulen dan FETO (Fehullah Terrorist Organization) yang di Indonesia sekolah-sekolah tersebut dipayungi oleh PASİAD. Tidak sampai di situ, Pemerintah Turki juag melakukan hal yang sama pada negara Kamboja dan Thailand.

Tindakan Turki ini sudah pasti tidak serta merta diamini oleh pemerintah setempat. Namun satu hal yang pasti, orang tua siswa akan ragu untuk memasukkan anak mereka ke sekolah yang secara resmi telah di-blacklist Pemerintah Turki, dan hal ini tentu akan berdampak serius bagi kelangsungan sekolah-sekolah Gulen di manca negara.

Barat dan medianya sudah barang tentu tidak senang dengan tindakan tegas Erdogan pada anasir kudeta. Alih-alih, menegaskan penentangannya atas kudeta militer serta mendukung demokrasi dan kehendak rakyat, media Barat justru memilih bersama para pelaku kudeta. Ketika kudeta berhasil dikalahkan, Barat dan medianya justru beralih mengecam demokrasi berikut ancaman represi dan tirani dari Erdogan yang disebut otoriter dan arogan. Barulah setelah ribuan rakyat Turki turun ke jalan melawan kediktatoran militer, Media Barat mulai tegas mendukung demokrasi dan ditambah pengungkapan kekhawatiran berlebihan atas para pelaku kudeta dan nasib mereka.

Erdogan mungkin melakukan kekeliruan langkah saat situasi menjadi sangat kompleks dan mengancam demokrasi Turki. Namun yang tidak dapat diabaikan bahwa kekuasaannya berdiri di atas legitimasi pemilu dan suara rakyat. Yang jelas, sebagaimana Barat dan medianya tidak mendukung langkah pembersihan unsur kudeta di Turki, seperti itu pula mereka tidak akan pernah membela saat Erdogan jatuh dikudeta, lalu partainya melawan dan dicap organisasi teroris di kemudian hari.

Erdogan nampaknya banyak belajar dari pengalaman pahit Mesir dan presiden Mursi. Sikap lemah terhadap lawan politik hanya akan berujung kejatuhan dan terbunuhnya ribuan pendukungnya serta cap organisasi teroris bagi partainya yang telah susah payah memenangkan pemilu secara demokratis, sebagaimana Barat syaratkan jika ingin didukung.

Apakah Barat dan medianya membela nilai demokrasi yang mereka kampanyekan dalam kasus Mesir dan menentang kudeta? Atau apakah mereka menuntut mengadili diktator militer Sisi yang melanggar HAM dengan membantai ribuan warga pendukung Mursi di Rab’ah Square?

Tidak, sama sekali tidak! Barat dan medianya hanya membela kepentingan politiknya saja. Demokrasi hanya hiasan pemanis. Kapan dipakainya tergantung kepentingan mereka.

Dan Erdogan sadar betul akan hal itu. Turki adalah harapan terakhir Arab Spring.

Barat dan medianya hanya memberikan dua pilihan; saat berjaya, Anda akan dicap diktator yang tidak demokratis. Saat jatuh dan dikudeta, Anda akan dicap sebagai teroris!