Kembalinya PKS Ke Partai Dakwah
https://bariqunnury.blogspot.com/2016/04/kembalinya-pks-ke-partai-dakwah.html
Sejak suksesi kepemimpinan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terjadi, banyak yang memperkirakan partai ini akan berubah dengan kepemimpinan yang baru. Ketua Majelis Syuro PKS, Hilmi Aminuddin, yang sudah dua kali menduduki posisi ketua Majelis Syuro diganti oleh Salim Segaf Al Jufri yang pernah dikalahkannya di pemilihan ketua majelis syuro tahun 2010. Jabatan presiden PKS akhirnya disandang Mohammad Sohibul Iman. Dia menggantikan presiden PKS sebelumnya, Anis Matta, yang menggantikan Luthfi Hasan Issaq.
Perubahan kepemimpinan ini banyak dinilai akan memengaruhi gaya berpolitik PKS. Perubahan menjadi PKS yang lebih sederhana inilah yang diharapkan kader-kader PKS di daerah. Sekretaris DPC PKS Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, Agus Purnomo, berharap, kepemimpinan PKS yang baru akan mencerminkan PKS sebagai partai dakwah yang menunjukkan karakteristik asli. Yaitu, sederhana dan santun.
Kesederhanaan itu hanya dapat diperoleh saat posisi penting di PKS diisi oleh orang yang mampu mencerminkan karakteristik itu. Yaitu, harus dimulai dengan pimpinan Majelis Syuro dan presiden PKS sendiri. "Kesederhanaan bukan berarti tidak punya harta. Sangat boleh punya harta banyak, tapi kesederhanaan lebih tercermin dari perilaku kita (kader), terutama kader PKS yang mulai merambah jabatan publik," ujar Agus kepada Republika.
Bak mendengar harapan kader tingkat bawah, ketua Majelis Syuro dan presiden PKS langsung memberikan respons dengan memulai arah baru PKS. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, arah baru PKS ini harus dikonsolidasikan kepada seluruh kader PKS, termasuk potensi yang dimiliki PKS di jabatan publik, seperti fraksi PKS di DPR dan pimpinan DPR . Secara substantif, arah baru yang akan ditunjukkan PKS adalah kembali tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah. Hal itu merupakan arahan langsung dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.
"Kita ingin benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunan," kata Sohibul dalam pernyataan resminya di laman PKS.
Arah baru PKS ini terkait dengan karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia yang menjunjung kepatutan, kesantunan, dan kesopanan yang penting diperhatikan oleh pejabat publik. Sebab, PKS adalah partai Islam yang menjelmakan diri sebagai partai dakwah. Karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia inilah yang menjadi kunci penting keberhasilan dalam komunikasi PKS dengan publik.
Hasilnya, seluruh kader PKS yang berada dalam jabatan publik harus ikut menyesuaikan arah baru PKS.
Kebijakan ini bukan tanpa korban. Penerapan arah baru PKS ini membuat Majelis Tahkim PKS menjatuhkan sanksi pada kadernya yang duduk di kursi pimpinan DPR, Fahri Hamzah, untuk diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan partai. Posisinya digantikan Ledia Hanifa Amalia, sosok yang tidak kontroversial di DPR. PKS menilai Ledia sudah terbukti mumpuni untuk menggawangi kursi pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat. Sebab, sebelumnya Ledia merupakan pimpinan Komisi VIII.
Deklarator pendiri PKS, Almuzzamil Yusuf, menilai, dengan menempatkan Ledia di posisi wakil ketua DPR, PKS ingin meningkatkan produktivitas legislasi serta lebih banyak mengadvokasi masalah kemanusiaan. Wakil ketua Komisi II DPR ini menegaskan, sosok Ledia sudah membuktikan hal itu di komisi sebelumnya.
"Advokasi masalah-masalah TKI/TKW, ketenagakerjaan, perempuan, dan anak yang menjadi pengalaman Ledia di komisi sebelumnya," ujar Almuzzamil.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hantayudha, berpendapat, pemberhentian Fahri Hamzah harus diakui sebagai dampak pergantian rezim dan arah baru PKS. Menurutnya, bukan hal baru di PKS melakukan pergantian setelah rezim baru berkuasa. Dalam pandangan Hantayudha, Fahri Hamzah merupakan representasi dari faksi yang ingin membawa PKS menjadi partai politik pada umumnya dalam konteks berdemokrasi. Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan Mahfudz Siddiq merupakan sosok yang ingin membuat PKS menjadi partai politik biasa.
Hal itu tentu tidak sejalan dengan rezim yang berkuasa di PKS
saat ini, seperti Salim Segaf Al Jufri dan Sohibul Iman. Elite PKS yang saat ini memegang kendali merupakan representasi dari faksi yang ingin membawa PKS sebagai partai dakwah. Yaitu, mengembalikan PKS pada tujuan awal pendiriannya. Dalam rekam jejak perkara Fahri Hamzah, jelas disebutkan bahwa yang bersangkutan harus menaati intruksi partai dengan mengubah karakteristik sesuai dengan rezim faksi yang saat ini berkuasa.
Terpilihnya Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri membuat dampak besar di kepemimpinan PKS dengan terpilihnya Sohibul Iman.
"Imbasnya, kalau Anis Matta masih jadi presiden (PKS), Fahri Hamzah tidak mungkin digantikan. Jadi, pergantian rezim adalah hal lumrah," kata dia menegaskan. rep: Agus Raharjo, ed: Muhammad Hafil
***
infografis
Perolehan Suara Pemilu PKS
*1999
Suara: 1.436.565
Persen: 1,36
Kursi: 7
*2004
Suara: 8.325.020
Persen: 7,34
Kursi: 45
*2009
Suara: 8.204.946
Persen: 7,88
Kursi: 57
*2014
Suara: 8.480.204
Persen: 6,79
Kursi: 40
Sumber: Pusat Data Republika
"Pertanyaannya kita ada kemauan berubah tidak. Dalam fisika ada yang namanya momen inersia. Tidak hanya benda hidup, tapi benda mati pun punya momen ini. Kecenderungan status quo," ucapnya
Perubahan kepemimpinan ini banyak dinilai akan memengaruhi gaya berpolitik PKS. Perubahan menjadi PKS yang lebih sederhana inilah yang diharapkan kader-kader PKS di daerah. Sekretaris DPC PKS Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, Agus Purnomo, berharap, kepemimpinan PKS yang baru akan mencerminkan PKS sebagai partai dakwah yang menunjukkan karakteristik asli. Yaitu, sederhana dan santun.
Kesederhanaan itu hanya dapat diperoleh saat posisi penting di PKS diisi oleh orang yang mampu mencerminkan karakteristik itu. Yaitu, harus dimulai dengan pimpinan Majelis Syuro dan presiden PKS sendiri. "Kesederhanaan bukan berarti tidak punya harta. Sangat boleh punya harta banyak, tapi kesederhanaan lebih tercermin dari perilaku kita (kader), terutama kader PKS yang mulai merambah jabatan publik," ujar Agus kepada Republika.
Bak mendengar harapan kader tingkat bawah, ketua Majelis Syuro dan presiden PKS langsung memberikan respons dengan memulai arah baru PKS. Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, arah baru PKS ini harus dikonsolidasikan kepada seluruh kader PKS, termasuk potensi yang dimiliki PKS di jabatan publik, seperti fraksi PKS di DPR dan pimpinan DPR . Secara substantif, arah baru yang akan ditunjukkan PKS adalah kembali tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah. Hal itu merupakan arahan langsung dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.
"Kita ingin benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunan," kata Sohibul dalam pernyataan resminya di laman PKS.
Arah baru PKS ini terkait dengan karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia yang menjunjung kepatutan, kesantunan, dan kesopanan yang penting diperhatikan oleh pejabat publik. Sebab, PKS adalah partai Islam yang menjelmakan diri sebagai partai dakwah. Karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia inilah yang menjadi kunci penting keberhasilan dalam komunikasi PKS dengan publik.
Hasilnya, seluruh kader PKS yang berada dalam jabatan publik harus ikut menyesuaikan arah baru PKS.
Kebijakan ini bukan tanpa korban. Penerapan arah baru PKS ini membuat Majelis Tahkim PKS menjatuhkan sanksi pada kadernya yang duduk di kursi pimpinan DPR, Fahri Hamzah, untuk diberhentikan dari seluruh jenjang keanggotaan partai. Posisinya digantikan Ledia Hanifa Amalia, sosok yang tidak kontroversial di DPR. PKS menilai Ledia sudah terbukti mumpuni untuk menggawangi kursi pimpinan DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat. Sebab, sebelumnya Ledia merupakan pimpinan Komisi VIII.
Deklarator pendiri PKS, Almuzzamil Yusuf, menilai, dengan menempatkan Ledia di posisi wakil ketua DPR, PKS ingin meningkatkan produktivitas legislasi serta lebih banyak mengadvokasi masalah kemanusiaan. Wakil ketua Komisi II DPR ini menegaskan, sosok Ledia sudah membuktikan hal itu di komisi sebelumnya.
"Advokasi masalah-masalah TKI/TKW, ketenagakerjaan, perempuan, dan anak yang menjadi pengalaman Ledia di komisi sebelumnya," ujar Almuzzamil.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hantayudha, berpendapat, pemberhentian Fahri Hamzah harus diakui sebagai dampak pergantian rezim dan arah baru PKS. Menurutnya, bukan hal baru di PKS melakukan pergantian setelah rezim baru berkuasa. Dalam pandangan Hantayudha, Fahri Hamzah merupakan representasi dari faksi yang ingin membawa PKS menjadi partai politik pada umumnya dalam konteks berdemokrasi. Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan Mahfudz Siddiq merupakan sosok yang ingin membuat PKS menjadi partai politik biasa.
Hal itu tentu tidak sejalan dengan rezim yang berkuasa di PKS
saat ini, seperti Salim Segaf Al Jufri dan Sohibul Iman. Elite PKS yang saat ini memegang kendali merupakan representasi dari faksi yang ingin membawa PKS sebagai partai dakwah. Yaitu, mengembalikan PKS pada tujuan awal pendiriannya. Dalam rekam jejak perkara Fahri Hamzah, jelas disebutkan bahwa yang bersangkutan harus menaati intruksi partai dengan mengubah karakteristik sesuai dengan rezim faksi yang saat ini berkuasa.
Terpilihnya Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al Jufri membuat dampak besar di kepemimpinan PKS dengan terpilihnya Sohibul Iman.
"Imbasnya, kalau Anis Matta masih jadi presiden (PKS), Fahri Hamzah tidak mungkin digantikan. Jadi, pergantian rezim adalah hal lumrah," kata dia menegaskan. rep: Agus Raharjo, ed: Muhammad Hafil
***
infografis
Perolehan Suara Pemilu PKS
*1999
Suara: 1.436.565
Persen: 1,36
Kursi: 7
*2004
Suara: 8.325.020
Persen: 7,34
Kursi: 45
*2009
Suara: 8.204.946
Persen: 7,88
Kursi: 57
*2014
Suara: 8.480.204
Persen: 6,79
Kursi: 40
Sumber: Pusat Data Republika
"Pertanyaannya kita ada kemauan berubah tidak. Dalam fisika ada yang namanya momen inersia. Tidak hanya benda hidup, tapi benda mati pun punya momen ini. Kecenderungan status quo," ucapnya
Posting Komentar